Warga Tuding Pemdes Sutawangi Tidak Transparan Dalam Penggunaan Anggaran Desa

Warga Tuding Pemdes Sutawangi Tidak Transparan Dalam Penggunaan Anggaran Desa
pertemuan antara warga sama BPD Sutawangi

Majalengka, Fenomenanews.com,- Pemerintah pusat kucurkan dana untuk memajukan Desa di seluruh Indonesia dengan anggaran Dana Desa guna pembangunan di tingkat Desa. Selain Dana Desa beberapa bantuan untuk penanggulangan Covid-19 juga dikucurkan apakah dari pusat, Kabupaten dan provinsi, maka dari itu Pemdes perlu transparansi dalam penyalurannya. Belum lama ini, sejumlah perwakilan masyarakat dari 5 Dusun yang berada di Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, melakukan tatap muka dengan ketua dan anggota BPD desa setempat, yang bertempat di ruangan Bale Desa Sutawangi. Rabu (07/10/2020).

Dalam pertemuan tersebut warga masyarakat meminta agar Pemerintahan desa yang dipimpin oleh H.E.Sudiana, selaku Kepala Desa Sutawangi dalam penggunaan dana desa atau pun anggaran lainnya Itu terbuka atau transparan kepada masyarakat. Karena menurut mereka (warga-red), selama ini masyarakat menuding jika penggunaan anggaran desa tidak terbuka alias tidak transparan.

Dalam petemuan tersebut sejumlah perwakilan masyarakat pun menyampaikan segala unek-unek mereka kepada BPD. Salah satu perwakilan warga masyarakat Herman menyampaikan aspirasinya kepada BPD Desa Sutawangi.

Herman perwakilan dari Blok 2 ini Meminta agar pihak pemdes Sutawangi terbuka terkait data Bantuan Sosial (Bansos) bagi warga Sutawangi. Dan Herman pun mempertanyakan data Bansos kepada anggota BPD apakah mereka memiliki atau tidak.

Herman menegaskan, “dengan melakukan pertemuan ini tidak ada maksud apa-apa, saya hanya ingin Desa Sutawangi lebih baik dari sebelumnya, saya hanya minta Pemdes terbuka terkait anggaran Desa juga data penerima Bansos,” ujarnya.

Selanjutnya, Agus perwakilan dari warga Rt01 dusun 2 juga menyampaikan hal yang sama dan meminta anggaran untuk penanganan covid-19 terbuka kepada masyarakat karena selama ini anggaran penanganan covid-19 menurut agus tidak jelas. Juga terkait sumber PAD yang diterima Pemdes Sutawangi bersumber dari mana saja, termasuk hasil retribusi dari pasar Desa Sutawangi itu berapa dan digunakan untuk apa?. Selain itu terkait mekanisme pihak Desa meminta retribusi kepada para pedagang berdasar aturan dari mana? sentil Agus.

Sementara Anton perwkilan warga masyarakat dari Rt01/03 yang saat ini di wilayah nya ada pembangunan Hotel, Anton meminta agar BPD memfasilitasi kepada pemilik Hotel untuk memperdayakan warga Sutawangi khususnya yang berada di wilayah Rt01/03 agar bisa ikut bekerja saat pembangunan Hotel tersebut selesai, pintanya.

Selain aspirasi yang disampaikan warga kepada anggota BPD serta Ketua BPD warga pun sudah menyiapkan untuk Pemdes Sutawangi. Ada 14 pertanyaan dari selebaran yang dibagi-bagi warga pada intinya warga mempertanyakan sejumlah anggaran yang telah diterima Pemdes Sutawangi, termasuk anggaran untuk BUMDES juga unit usaha apa saja.

Ketua BPD Sutawangi Toto HUsni Atorid (49) menyambut baik dengan adanya pertemuan antara warga masyarakat dengan lembaganya. Toto berjanji akan menyampaikan semua aspirasi warga masyarakat dan tentunya kepada Kepala Desa (Kuwu) Sutawangi. Keterkaitannya dan keinginan serta pertanyaan yang diajukan warga masyarakat kepada Pemdes Sutawangi.

“kami minta waktu 1 minggu atau lamanya 10 hari untuk bisa memberikan jawaban terkait pertanyaan warga. Dan aspirasi ini tentunya akan kami sampaikan kepada kuwu, supaya tidak ada miskomunikasi dan saya menyambut baik dengan adanya pertemuan ini”.

Sementara itu, kuwu Sutawangi ketika diminta keterangan terkait tudingan warga masyarakat bahwa pihaknya tidak teransparan dalam pengelolaan anggaran Desa membantah tudingan tersebut.

“kami selalu transparan dalam pengelolaan anggaran Desa, kalau tidak percaya silahkan tanya ke tokoh masyarakat saja. Dan mereka itu dulunya lawan politik saya,” jelas Kuwu Sutawangi.

Perkataan Kuwu H.E Sudiana diamini Endin yang mengaku sebagai tokoh masyarakat Desa Sutawangi.

“semua pembangunan dilaksanakan oleh Kuwu, jadi menurut saya tidak ada masalah,” ujar Endin.

Kasi ekbang Arif menambahkan, jika BPD merasa tidak tahu anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 70.000.000,- itu dibelikan apa saja oleh Desa, menurutnya hal ini tidak masuk akal. Karena pembelian untuk sarana penanganan covid-19.  ***Edi yusuf