Penjualan Buku LKS SD dan SMP Masih Marak dijual belikan disekolah, Kepala Dinas Pendidikan kab. Sumedang diduga tutup mata dan telinga.

Penjualan Buku LKS SD dan SMP Masih Marak dijual belikan disekolah, Kepala Dinas Pendidikan kab. Sumedang diduga tutup mata dan telinga.
Dokumentasi buku LKS

Dalam situasi dan kondisi pandemi penyakit virus corona (COVID-19) Banyak SD dan SMP yang menjual Lembar Kerja Siswa (LKS) kepada anak didiknya meskipun sudah dilarang melalui PP No 17 tahun 2010, Penjualan buku LKS di satuan Dinas pendidikan kabupaten Sumedang sangat layak masyarakat dugaan orang dinas, MKKS, K3S kongkalingkong, terbukti Maraknya penjualan buku LKS di beberapa Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di kabupaten sumedang yang masih menjual buku Lembar Kerja Siswa (LKS).

Dengan harga yang cukup tinggi dan dirasa membebani orang tua siswa / siswi pelajar, untuk LKS tingkat SD sebesar Rp. 104.000, - per paket dan tingkat SMP sebesar Rp.160.000, - per paket, menindaklanjuti hal tersebut menurut beberapa orang tua siswa / siswi pelajar meminta agar Bupati Sumedang menindak terlibat dalam interaksi yang terlibat Jual beli LKS. “Terutama Kepala Dinas tidak mungkin tidak tahu,”.

Sangat disayangkan, meskipun adanya peraturan pemerintah melalui PP No 17 tahun 2010 yang telah membatalkan penjualan buku LKS, namun ternyata praktik tersebut masih juga dilakukan oleh beberapa sekolah negeri di Sumedang.

“Dengan dimuatnya berita ini orang tua siswa / siswi pelajar yang tidak mau disebut namanya menyebutkan," dalam sisuasi pandemi ini untuk makanpun sulit ditambah harus membeli buku yang harganya cukup tinggi, orang tua siswa atau siswi pelajar berharap agar segera menghentikan praktik seperti ini karna kami sangat setuju dan memohon adanya langkah tegas pemkab maupun aparat hukum untuk menghentikan praktik jual beli LKS tersebut.

media "Fenomena mengorek informasi lebih dalam dari beberapa orang yang mengaku telah dipungut biaya pembelian LKS itu, ternyata hampir di seluruh sekolah yang ada di kabupaten Sumedang marak penjualan buku LKS.

"sampai berita ini diturunkan Fenomena news.com telah memiliki nama-nama dari beberapa sekolah yang diduga telah melakukan penjualan buku LKS kepada peserta didiknya baik SDN maupun SMPN,” sehingga dalam hal ini telah diduga praktik jual beli LKS terjadi di seluruh sekolah yang ada di kabupaten Sumedang. 

Berdasarkan informasi yang didapat, peserta didik diharuskan membeli buku LKS dengan harga Rp. 160.000, - untuk SMPN Sedangkan Untuk SDN Rp.104.000, -

“Ketua Gerakan Ekonomi Rakyat Anti Korupsi" (GENERASI) kab. Sumedang Dadang Liqur pihaknya sangat menyayangkan jika memang benar terjadi tindakan penjualan buku LKS, yang dilakukan oleh pihak sekolah. Pasalnya, dalam PP No 17 tahun 2010 ditegaskan bahwa tidak boleh ada penjualan buku atau Seragam sekolah, oleh pihak manapun dalam lingkungan sekolah, “Baik itu guru, kepala sekolah, komite, itu tidak boleh ada yang merangkap sebagai toko buku (menjual buku). Ini sudah diatur dalam peraturan. Dan kami selaku Lembaga Sosial Control, sangat menyayangkan bahwa memang benar hal tersebut telah terjadi, ”tandasnya.

Pengertian LKS Lembaran Kerja Siswa berarti selembar dua lembar bukan seperti ini buku yang berlembar-lembar, LKS harus dikerjakan oleh guru 1lembar hingga 4 lembar lalu di foto copy untuk siswa menggunakan dana BOS agar ada kreatifitas guru, kami menduga telah terjadi penyimpangan disaat ekonomi yang sedang sulit menjadi ajang bisnis yang diduga adanya bagi-bagi Vi Untuk Kepsek, Guru, Komite Sekolah bahkan bisa jadi ada ketetlibatan orang dinas terbukti sampai detik ini pihak dinas pendidikan seolah-olah melakukan pembiaran dan tutup mata, pada umunya penjualan buku LKS disekolah tidak mengajar namun orang tua terpasa beli karna takut ketinggalan pelajaran tentunya dimasa pandemi yang sedang sulit ini orang tua siswa berusaha membeli entah uang pinjaman atau menjual barang sekalipun, tutur Dadang Liqur, hal ini sangat membuat kita miris hati dan perasaan bahwa pemerintah melalui satuan dinas provinsi dan kabupaten setiap sekolah diseluruh Indonesia sudah disuplay buku pelajaran dari tingkat SD dan SMP lebih dari cukup, kami berharap lanjut Dadang Liqur Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Sumedang beserta DPRD yang membidangi Pendidikan "segera menindak lanjuti dan memberi sanksi berat agar ada efek jera bagi pelaku bisnis buku LKS di sekolah.

***