Hotel Tiga Intan Langgar aturan, pejabat kota Bandung tak berkutik

Hotel Tiga Intan Langgar aturan, pejabat kota Bandung tak berkutik
Hotel yang tutupi drainase
Hotel Tiga Intan Langgar aturan, pejabat kota Bandung tak berkutik

BANDUNG ,Fenomenanews.com,- Bangunan Hotel Tiga Intan yang saat ini berdiri dan beroperasi di Jl. Sriwijaya No. 74 Kelurahan Cigereleng Kecamatan Regol Kota Bandung diduga telah melakukan pelanggaran ketentuan bangunan yang berlaku di Kota Bandung, hal tersebut karena disamping konstruksi bangunan berdiri menutupi saluran drainase diduga bangunan hotel juga telah melanggarn ketentuan IMB.

Terkait masalah penutupan sasluran drainase, WIP telah melaporkan sekaligus meminta tanggapan ke pihak DPU Bidang Pengairan Kota Bandung. Yudi Gumelar - Kasie Pengendalian & Pemanfaatan Sumberdaya Air DPU Kota Bandung saat dimintai keterangannya mengarahkan WIP untuk menanyakan langsung ke Asep Koswara – petugas PPNS yang lakukan pengecekan ke lapangan. “Iya kami sudah lakukan pengecekan ke lokasi, untuk informasinya silakan tanyakan langsung ke pak Asep Koswara petugas PPNS yang lakukan pengecekan ke lapangan” tutur Yudi.

Berdasarkan keterangannya Asep Koswara membenarkan atas hasil pengecekan ke lokasi bahwa sebagian bangunan Hotel Tiga Intan berdiri diatas / menutupi saluran drainase, bahkan saat secara tidak sengaja pihak management Hotel memperlihatkan dokumen IMB, Asep Koswara menduga ada pelanggaran IMB, karena di dalam IMB lahan yang tertera untuk dibangun hanya sekitar 392 meter dari jumlah lahan ± 900 meter. Maka terkait dugaan pelanggaran bangunan (IMB) menurut Asep Koswara adalah merupakan kewenangan pihak DISTARU, karena kewenangan DPU Pengairan hanya sebatas memberikan rekomendasi teknis untuk ijin pemanfaatan ruang lahan. Bahkan menurut Asep Koswara, pelanggaran bangunan dan penutupan saluran drainase seharusnya tidak terjadi jika dalam kegiatannya dulu pembangunan hotel mengikuti ketentuan dan volume yang tertera dalam IMB.

“Setelah saya dan tim lakukan pengecekan ke lokasi, ternyata benar sebagian bangunan hotel tersebut telah menutupi saluran drainase, tapi karena bangunan hotel sudah berdiri bahkan beroperasi lama, apalagi bangunan ternyata bangunan berdiri tidak sesuai dengan  ketentuan IMB, menurut kami karena kewenangan pengawasan dan penindakan ada di pihak DISTARU, maka masalah ini akan segera saya laporkan ke pihak DISTARU” papar Asep Koswara.

H. Jakaria – Kasi Pengawasan Tata Ruang & Bangunan DISTARU Kota Bandung, ketika dimintai konfirmasi via telepon, mengakui pihaknya telah mendapatkan informasi / laporan via telepon dari Asep Koswara. Menurut H. Jakaria terkait untuk menindak lanjuti hal ini seharusnya pihak-pihak SKPD terkait yakni DPU, DISTARU dan SATPOLPP bisa duduk bersama lakukan koordinasi guna membahas upaya penindakan, sehingga nantinya dapat turun bersama-sama ke lapangan melakukan penindakan sesuai kewenangan SKPD masing-masing, hal ini untuk menghindari kesan adanya ego sektoral dan saling lempar kewenangan.

“Ya, saya sudah mendapat informasi / laporan lisan dari Pak Asep Koswara, tapi untuk menindak lanjuti pelanggaran saya berharap pihak-pihak DPU Pengairan sebagai pihak yang merasa turut dilanggar berinisiatif untuk mengundang DISTARU juga SATPOLPP untuk duduk bersama melakukan koordinasi guna membahas upaya dan langkah penindakan, dan diharapkan nantinya piihak-pihak terkait tersebut dapat bersama-sama turun ke lapangan saat melakukan penindakan hingga penerapan sanksi, hal ini untuk hindari kesan adanya ego sektoral dan saling lempar kewenangan” jelas H. Jakaria

Karena pendirian bangunan diatas saluran drainase termasuk pelanggaran atas Perda Kota Bandung Nomor 09 tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat, terkait hal ini Fenomena telah melaporkan sekaligus meminta tanggapan pihak SatpolPP Kota Bandung,  Agus – Sekretaris Satpolpp Kota Bandung melalui pesan WhatsApp menyatakan bahwa pihaknya segera akan lakukan penindakan / eksekusi atas pelanggaran yang terjadi di lapangan setelah mendapatkan surat pelimpahan dari pihak SKPD terkait.

“Terkait pelanggaran yang terjadi, pihak SatpolPP sesuai tupoksinya akan segera lakukan upaya penindakan sesuai ketentuan yang berlaku, setelah menerima surat pelimpahan dari pihak SKPD terkait” demikian kata Agus.

Wartawan Fenomena telah berulangkali mencoba menghubungi Hendrik dari pihak management hotel baik mendatangi ke lokasi juga menghubungi via Seluler/WhatsApp, namun hingga dirilisnya pemberitaan ini pihak Hendrik tidak pernah bisa ditemui bahkan tlp/WhatsApp pun tidak pernah direspon.

Maraknya kejadian pelanggaran aturan / ketentuan di masyarakat, sebetulnya dapat diminimalisir bahkan mungkin dieliminir jika pihak-pihak berwenang konsisten dan tegas dalam menegakkan aturan, dan bagaimana akan terjadi efek jera dan terciptanya rasa keadilan di mata masyarakat, jika sikap penegak aturan tidak berani tegas bahkan terkesan tebang pilih. (One's) ***