1.700 Kantor KUA direnovasi BIAYA NIKAH TETAP TINGGI

1.700 Kantor KUA direnovasi BIAYA NIKAH TETAP TINGGI
kemenag jabar

Bandung, Fenomenanews.com,- Apa yang akan dilakukan Kemenag merehab 1.700 kantor KUA adalah  kabar bak angin malam yang berembus sepoy. Berkait dengan kabar itu, Menteri Agama cq Dirjen Bimas Islam patut diacungi jempol. Jika rehab ini tuntas nanti, diharapkan  kantor-kantor itu tampil mentereng dan memenuhi syarat sebagai tempat pelayanan  publik yang representatif, hususnya  bagi mereka  yang berhajat mengikat diri dalam satu ikaktan pernikahan.

Tapi di balik itu yang harus menjadi sorotan utama adalah menyangkut biaya nikah yang masih tinggi.

Dari daerah Jawa Barat dilaporkan biaya pernikahan itu masih di atas Rp. 1 sampai Rp. 1,5 juta. Memang masyarakat tidak begitu peduli dengan jumlah yang di luar ketentuan itu. PP 48 tahun 2014, menetapkan biaya nikah itu Rp.0,- alias gratis. Biaya nol rupiah itu jika pernikahan dilakukkan di Kantor KUA. Pernikahan di luar kantor dan di luar jam kerja dikenai biaya Rp. 600 ribu. Biaya itu sebaiknya distor oleh calon penganten di bank yang ditunjuk. Tapi kenyataan di lapangan banyak orang yang tidak terlalu mau repot bayar ke bank. Mereka sudah terbiasa berhubungan dengan PPN (Petugas Pencatat Nikah) atau dengan lebe. Lebe ini statusnyanya merupakan aparat desa. Semacam Menteri Agama di desa. Beberapa tahun lalu ada banyak lebe yang diangkat oleh Kemenag sebagai P3N ( Pembantu Petugas Pencatat Nikah).  Salah satu urusannya yaitu mengurus orang ketika berhajat nikah. Nego dan transaksi sering kali dilakukan dengan pak lebe. Memang kebanyakan masyarakat senang berurusan dan bertransaksi dengan PPN atau dengan P3N itu. Yang jadi kenyataan, PPN atau P3N mematok biaya lebih dari ketentuan yang diatur dengan PP 48 tahun 2014. Di Jawa Barat seperti ditemui jumlah itu berkisar antara Rp.1 sampai Rp.1,5 juta, Jadi ada kelebihan antara Rp. 400, sampai Rp.900 ribu. Kelebihan itu menjadi bancakan antara lebe (P3N) dan PPN.  Padahal seharusnya mereka itu menetapkan dan memungut Rp.600.000 saja, atau gratis jika pernikahan itu berlangsung di kantor KUA. Padahal dari setoran Rp.600.000 itu para penghulu masih kebagian. Negara membayar jasa mereka lewat transfer pengembalian.

Ada juga indikasi lain yang harus segera diinvestigasi. Itu berupa manipulasi tempat pernikahan. Pernikahan yang berlangsung di luar kantor, dimanipulasi seolah olah berlangsung di kantor. Dengan demikan tak ada pemasukan kepada Negara, karena pernikahan itu sesuai PP 48, gratis.

Jangan minta bukti hitam putih, Itu indikasi yang harus diinvestigasi. Kalau mencoba mengatakan itu tidak ada, tolong buktikan ketidak adaannya. Sebagai lembaga publik yang memiliki fungsi control Elpaga merasa berkewajiban menyampaikan dugaan dugaan itu. Adalah kewajiban pimpinan penyelenggara Negara di Kementerian Agama  untuk melakukan investigasi. Lalu membuat jaring jaring pencegahan.

Keadaan itu menurut Sekjen Elpaga tidak boleh dibiarkan.

“Itu termasuk Pungutan Liar alias Pungli” kata Sekjen Eka Purwanto. Tetapi Saber Pungli sampai sekarang tidak mampu menyentuh “budaya keliru” itu.

Elpaga menurut, Eka Purwanto, sudah menyampaikan informasi itu secara tidak resmi  kepada Kepala Kanwil Kemenag Jawa Barat yang baru, Dr .KH. Adib M.Ag. Elpaga berharap hal itu menjadi program garapan Kepala Kanwil.

Dr. Adib harus memprioritaskan masalah ini di awal jabatannya.  Harus dicari solusi bagaimana mengatur penghapusan  kebiasaan tak elok itu supaya bisa dihapuskan di Jawa Barat ini.

JAGO KORUPSI  :

Menurutnya jangan sampai pungli ini lebih menjadi pewarna kental terhadap korupsi yang sering terjadi di tubuh Kemenag. Kemenag itu termasuk jagoan dalam hal Korupsi. Buktinya, ada 2 orang Menteri yang telah masuk bui. Tambah pula dua orang Dirjen. Bahkan Menteri hampir tiga.

Di Jawa Barat dulu terbongkar beberapa kasus crusial. Ada kasus imbal swadaya. Korbannya beberapa orang pejabat kena copot jabatan. Termasuk Kepala Kanwilnya yang copot jabatan hanya 3 bulan menjelang pension. Adapula yang masuk penjara. Salah satunya Kepala MTs di Sumedang.

 Kemudian muncul juga kasus penjualan barang Negara. Buku nikah diperdagangkan. Padahal buku nikah itu dicetak dengan biaya Negara.

Lalu ada penggelapan pajak  Majalah Pembinaan. Selama lebih dari 30 tahun, Majalah yang diperdagangkan itu tidak pernah bayar pajak. Ditjen Pajak Wilayah VI Jawa Barat sudah siap turun. Sudah minta data pelengkap kepada  Elpaga yang melaporkan hal itu ke Ditjen Pajak. Surat Ditjen Pajak kepada Elpaga itu masih ada dan tersimpan di map dokumen.  Akhirnya kemudian MP itu diberhentikan terbit oleh Kakanwil HA Buchori. Ketika dihitung hitung pajak yang tertunggak dan harus dibayar lebih dari Rp. 1 milyar.

“Tega teganya orang Kemenag itu, Proyek Pencetakan Alquran saja  di korup” pungkas Eka Purwanto.***DAS/Bois.