Program kota tanpa pungli sangat diapresiasi Gubernur NTT

Program kota tanpa pungli sangat diapresiasi Gubernur NTT
Gubernur NTT

KUPANG, Fenomenanews.com – Gubernur Nusa Tenggara Timur mengapresiasi program kabupaten/kota bebas dari pungutan liar (pungli) yang dicetuskan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Program ini selaras dengan misi Gubernur NTT mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan publik. • Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tengara Timur, Benediktus Polo Maing, yang mewakili Gubernur NTT pada sosialisasi Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli di Kupang, pekan lalu. Pemerintah Provinsi NTT mendukung penuh pemberantasan praktik pungutan liar di sentra-sentra pelayanan masyarakat. • Pemerintah Provinsi NTT mengharapakan semua pihak berkoordinasi dan bekerja sama secara terpadu dalam memberantas pungli di NTT. Menurut Gubernur, semangat memberantas pungli jangan hanya dilandasi faktor nilai atau jumlah kerugian negara yang diakibatkan, namun kebiasaan tidak jujur yang harus dihilangkan. • Gubernur kembali mengimbau aparat Pemerintah Provinsi NTT agar melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya tanpa pungutan apa pun. Pada sisi lain masyarakat NTT diminta melaporkan aparat yang melakukan pungutan liar. Laporan agar disampaikan ke Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah dan penegak hukum supaya pelaku pungli segera ditindak. • Pemerintah NTT mengapresiasi program kabupaten/kota bebas dari pungli untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. • Pemerintah Provinsi NTT akan mengganti pelayanan masyarakat berpola manual dengan pelayaan berbasis digital (e-government). Penggantian ini untuk mengurangi transaksi tatap muka langsung antara aparat pemberi pelayanan dengan masyarakat pemohon layanan, jelasnya. • Transaksi secara elektronik diyakini dapat meminimalkan terjadinya praktik pungli pada sentra-sentra pelayanan publik. Transaksi non-tunai secara elektronik juga dirasakan lebih mudah semisal pembayaran jalan tol, rekening listrik, air PAM, pajak bumi dan bangunan, telepon, internet, dan sebagainya. • (Tim Media Saber Pungli) ***