PENTINGNYA KEBIJAKAN DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INTERN DALAM PENYALURAN BANSOS COVID-19

PENTINGNYA KEBIJAKAN DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INTERN DALAM PENYALURAN BANSOS COVID-19
preiden RI Jokowi
PENTINGNYA KEBIJAKAN DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INTERN DALAM PENYALURAN BANSOS COVID-19

FENOMENA,-Adanya kebijakan keuamgan Negara dan stabilitas system keuangan untuk penanganan covid-19 merupakan salah satu upaya luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah dalam usaha mempercepat penanggulangan pandemi virus corona (COVID-19) di Indonesia.

Melalui kebijakan ini pemerintah menggelontorkan dana sejumlah ratusan triliyun rupiah dalam rangka menjamin kesehatan masyarakat,menyelamatkan perekonomian masyarakat dan stabilitas system keuangan akibat dampak dari pandemic global covid 19. Seperti yang di sampaikan presiden jokowi beberapa waktu lalu bahwa pemerintah memutuskan untuk menambahkan total belanja dan pembiayaan APBN tahun 2020 untuk penanganan covid 19 sebesar rp.405,1 triliun yang sebelumnya alokasi belanja APBN 2020 telah ditetapkan sebesar rp.2.540,4 triliun. Dengan harapan bahwa ini benar benar akan menjadi semacam “vitamin” yang bisa kembali menyehatkan masyarakat terdampak,menyehatkan perekonomian bangsa dan memulihka stabilitas system keuangan Negara.

Untuk itu maka segala kekuatan dan potensi bangsa yang ada harus dikerahkan,dikendalikan dan di sinergiskan untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya segaligus menutup rapat rapat celah yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan anggaran tersebut.

Dalam kondisi normal saja,sebelum adanya wabah covi 19 muncul, tercatat begitu banyak praktek korupsi dalam proses keuangan Negara/daerah yang dilakukan oleh oknum aparat pemerintah dari tingkat bawah sampai ke pucuk pimpinan (gubernur,anggota dpr/dprd,bupati/walikota).

Apalagi dalam keadaan kondisi darurat saat ini,pemberiaan bansos sangat rentan memberi celah/ruang untuk korupsi,karena yang ada di dalam pikiran kita adalah soal kecepatan dan keterjangkauan yang luas,yang penting masalah dapat segera diatasi sedangkan soal akuntabilitas dan trnsparansi tidak menjadi perhatian, padahal transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu cara untuk penanggulangan korupsi,kasus kasus penyalahgunaan biasanya terjadi dalam beberapa modus yakni diantaranya 1.pengadaan barang dan jsa fiktif 2.mark up harga. 3.laporan penyaluran pembagian sembako fiktif. 4.politikal interest dalam proses rekrutmen dan data penerimaan bansos,5. Pemotongan/sunat dana Bansos, 6. Manipulasi data penerima Bansos.

Semua penyimpangan ini bisa terjadi karena pertama, rendahnya integritas aparat pemerintah (petugas dilapangan) , kedua, lemahnya pengawasan/pengendalian internal. Maka untuk menutup celah tersebut agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran terkait wabah Covid-19, diharapkan pemerintah benar-benar serius mengkaji kebijakan kebijakan yang telah dibuat tersebut untuk menghasilkan panduan pengawasan dan pengendalian yang handal dan memadai. Begitu juga dengan peran serta masyarakat baik itu LSM, Ormas, Media massa untuk turut serta dalam pengawasan penggunaan dana disaat pandemic global Covid-19 ini. (**edi/RED)