PEMBANGUNAN LUMBUNG AIR SUKODONO GRESIK MANGKRAK, TP4D TAK BERFUNGSI

PEMBANGUNAN LUMBUNG AIR SUKODONO GRESIK MANGKRAK, TP4D TAK BERFUNGSI
Lumbung air sukodono

Gresik, fenomena,- proyek multi year pembangunan lumbung air sukodona Gresik yang memakan anggaran ratusan milyar dikerjakan PT Nindya Jaya diperkirakan tidak selesai. Proyek tersebut dikawal TP4D untuk mengawasi pengerjaan agar tidak di korupsi dan selesai tepat waktu dengan hasil yang memuaskan, namun kenyataan dilapangan pembangunan lumbung air sukodono mengalami kendala diantaranya kualitas dan kuantitas tidak sesuai serta cor dinding beberapa kali ambruk karena buruknya komposisi campuran yang tidak sesuai. Selain itu factor lemahnya serta buruknya fungsi pengawasan pada proyek tersebut.  Lantas selama ini fungsi dari TP4D apa saja dalam pengawalan proyek ratusan milyar tersebut yang terkesan dibiarkan amburadul. Redaksi sempat mengkonfirmasi ke pihak Dinas serta kejati Jawa Timur Namun tidak ada tanggapan sama sekali.

Sampai berita ini ditulis , redaksi belum mendapat jawaban konfirmasi yang dilayangkan pada tanggal 12 oktober  2019 dengan nomor surat :  102/KONFIR-Fenomena/X/2019  terkait dugaan korupsi pada pembangunan lumbung air sukodono. Ketika Tim Redaksi menghadap Kasidik Pidsus kejati Jatim Antonius mengatakan diruang kerjanya terkait fungsi TP4D pada proyek – proyek besar pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa karena TP4D berkaitan langsung dengan Kajati, jadi tidak berani , jelasnya.

Intinya setiap menerima laporan dari lembaga yang melaporkan kegiatan proyek yang dikawal TP4D pihak nya tidak bisa menindak karena tidak enak memeriksa teman sejawat. Makanya dengan adanya pengaduan dari masyarakat tidak bisa ditindak lanjuti, terkecuali ada perintah dari atasan (kejagung-red), tuturnya.

Kalau kejadiannya seperti ini, lantas TP4D dijadikan tameng para pengusaha korup yang mengerjakan proyek pemerintah dalam pengerjaan serta meraup keuntungan sebesar-besar nya tanpa mempedulikan kualitas dan kuantitas pekerjaan. Diduga sudah terjadi persekongkolan antara pemenang tender dengan Dinas dan pejabat terkait sehingga pekerjaan terkesan asal bahkan tidak selesai (mangkrak), bahkan tidak ada tindakan apapun terkait pekerjaan yang terindikasi korupsi yang merugikan keuangan Negara .  Tim*