LSM PERKARA: Penjualan LKS di wilayah kec. Ujung jaya, kec. Buahdua, kec. Cimanggung, dan kec. Ranca kalong Kec.Jatinangor, Kec. Tanjungsari dan kec . Pamulihan diduga ada kongkalingkong antara pengusaha buku dengan Dinas pendidikan

LSM PERKARA: Penjualan LKS di wilayah kec. Ujung jaya, kec. Buahdua, kec. Cimanggung, dan kec. Ranca kalong Kec.Jatinangor, Kec. Tanjungsari dan kec . Pamulihan diduga ada kongkalingkong antara pengusaha buku dengan Dinas pendidikan
LKS lembar kerja siswa
LSM PERKARA: Penjualan LKS di wilayah kec. Ujung jaya, kec. Buahdua, kec. Cimanggung, dan kec. Ranca kalong Kec.Jatinangor, Kec. Tanjungsari dan kec . Pamulihan diduga ada kongkalingkong antara pengusaha buku dengan Dinas pendidikan

Sumedang, Fenomenanews.com.- Seperti diberitalan sebelumnya terkait penjualan LKS di SD dan SMP di Kab. Sumedang diduga Dinas tutup mata dan telinga dengan hal tersebut yang jelas-jelas dilarang. Dari hasil temuan dilapangan penjualan LKS contohnya ditemukan penjualan di SD di wilayah kec. Ujung jaya, kec. Buahdua, kec. Cimanggung dan kec. Rancakalong dan ketika dikonfirmasi kepada pengusaha buku untuk wilayah tersebut diakuinya ada beberapa pengusaha buku yang masuk wilayah tertentu, dikatakannya untuk wilayah ujung jaya pengusahanya DC, jelas pengusaha buku Iw yang masuk di wilayah Buahdua, Cimanggung dan Rancakalong.

Sementara itu, Dedi Silalahi ketua investigasi LSM PERKARA (Pemerhati Kinerja Aparatur Negara) mengatakan dan mempertanyakan bahwa terkait penjualan LKS yang jelas dilarang berdasarkan PP no 17 tahun 2010 itu sudah melanggar aturan hukum dan harus diproses hukum dan dipenjarakan kalau terbukti melanggar aturan, maka dari itu kepada aparat penegak hukum untuk memproses serta menindak hal tersebut. ungkapnya.

Masih menurut Dedi, pihaknya sebagai lembaga swadaya masyarakat bersama media sebagai kontrol sosial siap mengawal jalannya proses pendidikan Nasional termasuk segala jenis pelanggarannya untuk dilaporkan apabila terjadi pelanggaran hukum.

Maraknya penjualan LKS di SD dan SMP di Kab. Sumedang diduga ada kerjasama antara pengusaha buku dengan pihak Dinas Pendidikan Kab. Sumedang oleh karena itu praktek tersebut lancar terjadi di setiap sekolah tanpa ada tindakan walaupin tudak diperbolehkan, pungkas Dedi. ***