BUPATI BANDUNG AJAK APARAT PEMERINTAH BEKERJA TANPA PUNGLI

BUPATI BANDUNG AJAK APARAT PEMERINTAH BEKERJA TANPA PUNGLI
Sejertaris satgas saber pungli bersama bupati bandung

BANDUNG, fenomenanews.com, – Bupati Kabupaten Bandung, H.M. Dadang Suprihatna, mengajak seluruh jajaran aparat pemerintah Kabupaten Bandung menggalakkan “kerja tanpa pungutan liar (pungli)”. Bekerja tanpa pungli untuk meningkatkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan optimal tanpa membebani masyarakat, ujarnya. Hal itu ditegaskan Bupati pada sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli. Kegiatan ini berlangsung di Bandung, Selasa (26/10). Hadir Sekretaris Satgas Saber Pungli, Inspektur Jenderal Polisi Agung Makbul, jajaran forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Bandung, jajaran pimpinan Pemerintah Kabupaten Bandung, dan Unit Pemberantasan Pungli Kabupaten Bandung. Menurut Bupati Dadang, praktik pungli sudah menjadi rahasia umum atau diketahui aparat dan masyarakat. Karena itu, Bupati mengajak semua pihak, mengawasi dan menggalakkan “kerja tanpa pungli”. Ditambahkan bahwa pemberantasan pungli sangat penting pada saat pemerintah melakukan percepatan pembangunan pada bidang perekonomian, khususnya infrastruktur dan manusia. Karena itu, Bupati Dadang menyambut baik sosialisasi Perpres Nomor 87 Tahun 2016 yang diselenggarakan Satgas Saber Pungli dan Pemerintah Kabupaten Bandung. Bupati mengharapkan melalui kegiatan itu dapat saling tukar informasi dan menyamakan persepsi dalam memberantas pungli. Dengan demikian akan terbangun komitmen bersama dalam mengimplementasikannya, tuturnya. Lebih lanjut Bupati menyatakan, pemberantantasan pungli untuk menjamin kerja nyata mendukung agenda besar pembangunan nasional. Hal ini sangat dibutuhkan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, ujarnya. Kegiatan sosialisasi pemberantasan pungli dilakukan Satgas Saber Pungli untuk mencegah praktik pungli pada sentra-sentra pelayanan masyarakat di kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Kegiatan ini dilakukan di berbagai provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Pungli dinilai telah merusak tatanan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perpres Nomor 87 Tahun 2016 mengamanatkan agar praktik pungli harus diberantas secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera para pelakunya. (Tim Media Saber Pungli)